Home » » Asas-Asas Hukum Perburuhan, Aloysius Uwiyono

Asas-Asas Hukum Perburuhan, Aloysius Uwiyono

Author: Aloysius Uwiyono
Genre: Hukum Perburuhan
Publisher: Raja Grafindo
Publication Year: 2014
ISBN: 9789797696795

Buku ini penting bagi para dosen maupun mahasiswa-mahasiswa yang berminat memperdalam ilmu hukum perburuhan, dengan tidak mengenyampingkan kebutuhan para praktisi yang mungkin juga memerlukannya.

Overview

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kehadiran buku ini dalam khasanah Ilmu pengetahuan Hukum perburuhan, yang setidaknya dapat melengkapi kepustakaan buku-buku perburuhan yuang dirasakan masih kurang memadai dewasa ini. Buku ini, Asas-Asas Hukum Perburuhan merupakan buku pertama yang disusun oleh Tim pengajar mata kuliah Hukum perburuhan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. penulisan buku ini berangkat dari pengalam Ilmu dalam proses belajar mengajar sesuai dengan kompetensi keilmuan di bidangnya masing-masing.

Buku ini berisikan pokok-pokok hukum perubahan yang menjadi dasar berlakunya Hukum perburuhan. Di samping itu, buku ini juga memberikan pemaham mengenai batasan pengertian hukum perburuhan dari sudut lingkup laku Hukum perburuhan. Selanjutnya diuraikan letak hukum perburuhan dalam sistem hukum perburuhan dan sumber hukum perburuhan. Bahasan berikutnya memuat secara garis besar materi pengarah dan pendayaguna Tenaga kerja, Hubungan kerja, Hubungan Industrial, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Pengupahan dan jaminan sosial, penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pemutusan Hubungan Kerja. Oleh kerenanya buku ini sangat penting bagi para dosen maupun mahasiswa-mahasiswa yang berminat memperdalam ilmu hukum perburuhan, dengan tidak mengenyampingkan kebutuhan para praktisi yang mungkin juga memerlukannya. Demikianlah sekedar pengantar untuk memahami buku ini.

Dalam proses peradilan umum, yang menerapkan hukum acara perdata, sebelum siding dimulai hakim biasanya menawarkan perdamaian (lembaga dading). Dalam hal ini hakim hanya berfungsi sebagai fasilitator, tidak ikut mencampuri pokok perkara. Apabila perdamaian tidak dicapai, baru kemudian sidang dilanjutkan. Lain halnya proses yang terjadi dipengadilan khusus hubungan Industrial, hakim harus aktif mengupayakan terjadinya perdamaian, sehingga para pihak telah mufakat untuk berdamai, maka hal tersebut dijadikan putusan oleh hakim. Dalam hal ini jelas perbedaannya dengan lembaga dading, karena dalam pengadilan khusus hubungan Industrial telah menerapkan Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang memungkinkan hakim lebih aktif (Alternatif Dispute Resolution (ADR) Conect toCourt).

Pos teratas

Diberdayakan oleh Blogger.

Ikut kami di Facebook